Paham Ekonomi Neoliberalisme Bertentangan dengan Islam

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah kelaparan

Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000

11,5 juta penduduk Indonesia kurang gizi/kelaparan

FAO, MS Encarta 2006

Neoliberalisme: Paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

“Pasar Modal” (Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas) adalah prioritas utama. Neoliberalisme lebih mengutamakan sektor keuangan (Makro) daripada sektor riel. Di Indonesia sekitar Rp 60 Trilyun/tahun untuk pemilik SBI/SUN.

Memberikan “kebijakan” pinjaman hutang dengan syarat agenda Neoliberalisme bagi dunia. Penghargaan diberikan bagi negara yang taat dan hukuman bagi yang membangkang. Afghanistan, Iraq, Korea Utara, dan Iran adalah contoh utama.

Sistem Neoliberalisme melarang campur tangan negara terhadap pengusaha/spekulan. Contohnya negara-negara di seluruh dunia tidak berkuasa menghentikan spekulasi minyak.

Harga Minyak Terus Meroket

Sebagai contoh, tahun 2008-9 U.S. Treasury dan the Federal Reserve System menalangi (bailed out) banyak Bank dan Asuransi Besar termasuk General Motors dan Chrysler. Congress (DPR) atas permintaan President George W. Bush mensahkan Program Subsidi (the Troubled Asset Relief Program or "TARP") sebesar $700 billion (Rp 6.300 Trilyun)!.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bailout

Di Indonesia, saat Krisis Moneter 1998 pemerintah menalangi Perbankan sekitar Rp 640 trilyun melalui KLBI dan BLBI. Ini sangat besar mengingat APBN saat itu cuma sekitar Rp 133 trilyun.  Kurang dari 1/3 dari uang rakyat yang kembali!

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/01/18/0017.html

Hasil pelaksanaan Neoliberalisme di Indonesia

Pematokan Kurs (Pegged Rate) uang dihapus diganti dengan ”Kurs Mengambang” (Floating Rate). Agar nilai uang stabil pemerintah membayar sekitar Rp 60 Trilyun setiap tahun ke pemegang SBI dan ORI. Hancurnya Rupiah tahun 1998 dari Rp 2.200/1 USD hingga Rp 11.670/1 USD akibat ”Kurs Mengambang” dari Neoliberalisme.

Penghapusan ”Subsidi” BBM dan Listrik yang menaikan harga. Bensin tahun 1998 sekitar Rp 700/liter jadi Rp 6.000 di 2008 (Naik 76%/tahun).

Barang	Harga 2005	Harga 2008	Kenaikan
Premium	1.810	6.000	231%
Beras	3.000	5.500	83%
Angkutan Umum	1.000	2.500	150%
Minyak Goreng	4.500	11.000	144%
UMR	635.000	972.000	53%

Harga barang meroket melebihi kenaikan penghasilan rakyat = Pemiskinan Massal. Rata2 kenaikan harga barang 168% > kenaikan UMR 53%.

Kenaikan BBM 30% -> Pengangguran naik 16,92%

http://www.ppk.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil.asp?Vnomer=986

Peneliti LIPI, Dr Wijaya Adi, tingkat kejahatan naik 16% (jadi 256.431 kasus) setelah kenaikan harga BBM tahun 2005 (Kompas, 28-5-2008 ).

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/28/14074576/lipi.kenaikan.bbm.picu.kriminalitas

Penjualan BUMN/BUMD ke Swasta/MNC. PAM, Indosat, Telkom, Krakatau Steel dijual ke Swasta/Asing. RS Pemerintah ke Swasta. Privatisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jadi BHMN. Uang masuk/kuliah di UI Rp 200 ribu pada tahun 1998 jadi Rp 25 juta dan Rp 7,5 juta per semester tahun 2008 (Naik 365%/tahun). Neoliberalisme menjual produk kepada orang yang mampu membeli. Bukan yang membutuhkan.

Neoliberalisme memberi MNC Monopoli atas Modal tanah, uang, Sumber Daya Alam, dan sebagainya. Rakyat nyaris tidak dibagi. 69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 pengusaha/BUMN. Sementara mayoritas petani lahannya < 0,4 hektar (Bank Dunia). 90% Migas Indonesia dikuasai Perusahaan Asing. Tambang Emas dan Tembaga Papua dikuasai Freeport. Sumber daya alam dikuasai dan dinikmati MNC. Bukan oleh rakyat.

UKM hanya dapat pinjaman < Rp 7 trilyun/tahun

Dari Rp 1.982 Trilyun perdagangan saham di BEI -> Rp hanya Rp 44,37 T ke Sektor Riel (2,24%). 97% lebih tersedot untuk Spekulasi Saham. Untuk mendapat US$ Negara Berkembang harus usaha seperti menjual hasil tambang atau memproduksi barang. Sementara AS tinggal “Print” atau mencetak uang!

Penghasilan 1,3 Milyar penduduk (1/6) < US$ 1/hari. Lebih dari 80 negara tahun 1999 income per capitanya < daripada tahun 1989.

Tahun 1980: Pendapatan 20% teratas = 45 x 20% Terbawah

Tahun 2000: Pendapatan 20% teratas = 75 x 20% Terbawah

(Tabb, William K. “Globalization.” Microsoft® Encarta® 2006)

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan 200 orang terkaya di dunia bertambah dari US$ 40 Milyar jadi > US$ 1 Trilyun. Aset 3 orang terkaya di dunia > dari GNP 48 negara terbelakang

(The United Nations Human Development Report, 1999)

Ada alternatif ekonomi yang lebih baik untuk rakyat ketimbang sistem Neoliberalisme. Sistem Ekonomi Alternatif ini memberikan keadilan dalam pembagian modal dan sumber daya alam serta harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi rakyat. Sistem Ekonomi Islam, Sosialis, atau Pancasila memberi negara wewenang untuk mendistribusikan modal dan SDA. Sistem ini juga memberi negara hak untuk menguasai dan mengelola faktor produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara pada sistem Neoliberal, itu dikuasai oleh MNC yang hanya memikirkan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan merampas modal dan SDA dari rakyat.

Anda bisa mendownload file Presentasi NeoLiberalisme Bertentangan dengan Islam di:

http://www.mediafire.com/download.php?kjcueftslwy

Anda bisa memperbaiki dan mempresentasikannya untuk memberikan pencerahan kepada rakyat bagaimana berbahayanya Sistem Ekonomi Neoliberalisme dan sebenarnya ada banyak Alternatif untuk menggantikannya.

Tentu presentasi ini ada kekurangannya. Anda bisa mengirimkan masukan/koreksi ke agusnizami@yahoo.com.sg. Insya Allah Perbaikan dan koreksi akan diupload di:

http://infoindonesia.wordpress.com

Referensi:

* ”Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi

* LIPI

* Kompas